Blora – Pada hari senin dan selasa tanggal 30 sampai 31 Mei 2022, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Bapak Iwan Setiyarso, S.Sos., M.Si. beserta Kabid Cipta Karya DPUPR Kabupaten Blora Bapak Suhartono, S.E. selaku PPKom serta Kabid Pelayanan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Bapak Prih Hartanto, ST. selaku PPKom mengikuti Kegiatan Business Matching Tahap III dengan tema “ Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) “ yang bertempat di Plennary Hall JCC Jakarta Selatan.

Acara dibuka oleh Sekjen Kementrian PUPR, Mohammad Zainal Fatah dengan menekankan komitmen pemanfaatan produk dalam negeri minimal Rp. 400 T yakni sebesar Rp. 200 T dari APBD dan Rp. 200 T dari APBN. Bapak Presiden Joko Widodo berpesan bahwa K/L/PD dilarang belanja impor atas barang yang sudah ada produksi dalam negerinya, serta mendorong semua produsen dalam negeri untuk terdaftar di katalog pengadaan pemerintah.

Kementrian PUPR dari total pagu anggaran Rp. 105,7 T direncanakan paling sedikit Rp. 80,48 T akan digunakan untuk belanja produksi dalam negeri dan Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono meluncurkan formularium fitofarmaka yang merupakan pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan melalui pengguna DAK (Dana Alokasi Khusus) dan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Fitofarmaka bisa menjadi salah satu pengobatan esensial, tertuang dalam KepMenkes No. Hk.01.07/Menkes/1163/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Formularium Fitofarmaka. Formularium Fitofarmaka disusun memuat sistem Fitofarmaka dengan komposisi generik yang sama, jumlah yang telah mendapat izin edar adalah 24 fitofarmaka dari 6 terapeutik arca (immunomodulator, tukak lambung, antidaibetes, pelancar sirkulasi darah dan meningkatkan kadar albumin).

Launching produk unggulan Bangsa Indonesia diantaranya 1) Fotofarmaka, obat tradisional dari bahan alami yang telah memiliki standar produk dan pembuatannya bersama Kementrian Kesehatan 2) Simulator kapal dari Kemendikbudristek 3) Komitmen pembelian PDN yakni 4 (empat) paket senilai Rp. 778 M untuk pekerjaan di Kementrian PUPR dan 1 (satu) paket senilai Rp. 300 M di Kementerian Kesehatan.